236 Jabatan Eselon Pemkab Cilacap Dialihfungsikan Menjadi Jabatan Fungsional Tertentu

Cilacap – Menyambut tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Cilacap bersiap melakukan penyederhanaan struktur organisasi. Penyederhanaan ini merupakan tindak lanjut atas Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

Berdasarkan ketentuan tersebut batas waktu bagi Instansi Pemerintah Daerah untuk Penyetaraan Jabatan paling lambat 31 Desember 2021. Hal ini dibahas Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf dalam Pengarahan Tindak Lanjut Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, di Aula Diklat Praja, Jalan Jenderal Sudirman Cilacap, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Dalam pertemuan tersebut, Sekda didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Dian Setyabudi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Wasi Ariyadi, Asisten Administrasi Umum Sumbowo, dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cilacap, Warsono. Dijelaskan, ada 236 jabatan yang dialihfungsikan menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Dari jumlah tersebut, pejabat yang disetujui disetarakan sebanyak 206, pejabat yang disetujui disetarakan dengan catatan uji kompetensi sebanyak 21, jabatan yang harus segera diisi dan diusulkan sebanyak 8, dan pejabat yang disetujui disetarakan dengan catatan telah menempuh pendidikan S1 sebanyak 1. “Rencananya nanti pelantikan tanggal 31 Desember 2021, ” kata Sekda.

Baca juga: Songsong Tahun 2022 Kementrian PUPR Siapkan Anggaran Rp. 5,1 Trilyun

Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap, Warsono menjelaskan, semestinya PSO untuk jabatan fungsional tertentu (JFT) harus melalui uji kompetensi (assesment). “Khusus untuk penyetaraan ini tidak, yang 8 pensiun, kosong, nanti diisi tetapi juga harus melalui uji kompetensi lagi. Sedangkan yang 1 lagi disetujui, dengan catatan harus menempuh pendidikan S1”, kata Warsono.

Berkenaan dengan rekruitmen CASN, Warsono menjelaskan pada tahun 2021 Pemkab Cilacap mendapatkan tiga formasi yakni PPPK Guru, PPPK Non Guru, dan PNS. Untuk PNS, dari 489 formasi yang lulus sebanyak 469. Pemberkasan usulan NIP dilakukan pada 22 Januari – 22 Februari 2022. Untuk PPPK Non Guru dari 445 formasi, terisi sebanyak 272 formasi, dan pemberkasan dilakukan mulai 28 – 30 Desember 2021.

Baca juga: Tony Rosyid: Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota akan Tetap Pindah?

“Untuk PPPK Guru, Pemkab Cilacap masih menunggu arahan pusat, sehingga pemberkasan hanya bisa dilakukan untuk Tahap I. Tahap II tanggal 10 baru mulai, sedangkan Tahap III belum”, jelasnya.(**)